Sedikit tapi berisik, kita seharusnya bisa melawan dengan Gerakan literasi


Jakarta-pustakamu.id (27/2)-Pengguna sosial media di Indonesia lebih dari 150 juta orang dimana tingkat kekacauan dan bahaya semakin menkhawatirkan terlebih jika bertitik temu dengan event kompetisi politik elektoral. Kasus-demi kasus semakin banyak terutama sekali kasus pornografi, dan penipuan (kejahatan terbesar di media online), sedangkan kejahatan isu SARA hanya tak lebih dari 10% dari total kejahatan terlapor. Itu adalah temuan yang dipaparkan narasumber dalam kegiatan FDA yang diselenggarakan oleh kemendagri di March Hotel hari ini 27 Februari 2019. 

“Ujaran kebencian kontennya sedikit, tapi berisik. Hanya saja, yang banyak diam saja.”, ujar Teguh Arifiyadi sebagai ahli analisis sosial media. Sayang, tambah Teguh, media meanstream lebih banyak memberitakan kerusahan di media sosial hanya dikanalkan dengan masalah kebebasan pers sementara praktik bersosial media nyaris kehilangan orientasi keadaban digital. 

Aturan pembatasan kebebasan harusnya diperhatikan sebagaimana ada aturan dalam UU ITE. Namun, ada juga kelemahan akibat aturan ini yang ternyata di dalam media sosial motif penghinaan tidak selalu oleh kepentingan dan isu golongan, ethnis, agama. Ada persoalan-persoalan politik dan lainnya yang belum tercover dalam Undang-undang tersebut. 

Perbedaan antara makna ‘pendapat’, ‘pemberitaan’, dan ‘pencemaran’ nama baik tidak dipahami oleh netizen pada umumnya sehingga potensi campur aduk menjadikan orang dengan mudahnya terjebak dalam praktik penghinaan.

Banyaknya share dan perbincangan tentang sedikit konten negative (ada 16 jenis konten negative versi kominfo) adalah kesempatan orang baik dan pemerintahan untuk mengalihkan isu dengan melipatgandakan konten beradab dan positif. Bagaimana cara menangani? 

Di Indonesia mengikuti model black list—sebar dulu baru difilter, sementara beberapa negara seperti Iran dan China menggunakan white list—yang beredar hanya yang dibolehkan beredar. Akibatnya, penanganan konten negative sangat sulit terlebih persoalan demokrasi informasi. Perkiraan, “dibutuhkan 16 trilyun untuk menyaring informasi negative.”, ujar Teguh. Sementara ini, kominfo menggunakan alat yang dibeli seharga 300 miliar untuk mengawasi kerusahan di dunia maya (patrol cyber). Setiap bulan ada daftar hoax yang beredar di internet. Ada form pengaduan online yang disediakan kominfo. 

Namun secara umum, “kondisinya sudah semakin menurun angka dan frekuensi hoaxs dalam penyebaran hoaxs dan ujaran kebencian. Jadi, kalau kita kampanyekan negara darurat hoaxs itu smaa dengan hoaxs.”, tambah Teguh. “posisi kita belum darurat, “ pungkas. Pendidikan literasi adalah point penting yang harus diterjemahkan dalam beragam program dan aktifitas Pendidikan. Filter terbaik adalah dari manusia (diri sendiri), bukan dari mesin.  


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *