Perihal Literasi dan Keselamatan Bangsa


Membincangkan terus menerus urusan literasi bukan berarti kita mengalami involusi di dalam ihwal keaksaraan (melek huruf). Literasi telah diterima secara luas lima tahun terakhir ini bukan sekadar urusan kemampuan membaca dan menulis saja. Tetapi literasi telah dipahamai sebagai segala urusan hidup manusia itu sendiri. Dengan demikian, kata literasi telah diperkuat, diperkaya, dan diberdayakan oleh bangsa ini sedemikian kuat dan intensifnya. Setiap detik, setiap waktu kita lihat kabar pustaka di seluruh penjuruh Indonesia. Anak-anak muda, guru, peserta didik, sukarelawan, mereka merayakan pengetahuan ke jalanan, membuka ruang-ruang diskursus pengetahuan secara sangat inklusif. Ada ribuan yang terlibat menggerakkan buku-buku itu dari berbagai komunitas: pustaka bergerak, Forum Taman Baca, serikat taman pustaka, rumah baca, dan sebagaianya. Ketika perpustakaan daerah atau milik pemerintah jam telah tutup, ada ribuan simpul dan rumpun pustaka dibuka secara mandiri. Tidak sedikit yang melayani setiap hari, tanpa libur, 24 jam sehari, dan itu semua menjadi kisah bahwa ‘semua orang dapat menjadi penggerak literasi, penghantar pengetahuan.

Situasi ini diapresiasi oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof Dr Muhajjir Effendy: ” Ada gairah yang tumbuh dari bawah. Kesadaran untuk berbagi. Ini adalah kekuatan karena kalua mengandalkan negara saja untuk gerakan literasi itu sangat berat.” Tepat sekali, bahwa ada gerakan luar biasa dimotori anak-anak bangsa ini untuk menggembirakan gerakan literasi (filantropi literasi) menjalar di semua sudut republik. Pemerintah juga terlihat seperti gayung bersambut dengan memberikan fasilitas free cargo literacy untuk pengiriman buku gratis setiap tanggal 17 setiap bulan dimulai sejak Mei 2016 silam. Ini adalah perjumpaan penuh makna antara kalangan pegiat di lapangan dengan negara dan negara hadir dalam urusan literasi kerakyatan adalah satu terobosan paling penting. Sebelum-sebelumnya, kelompok masyarakat sipil telah mempelopori model perpustakaan gratis, tanpa birokrasi, dan bersifat pro aktif seperti gerakan membaca buku bergilir Dauzan Farook di era 60-an sampai 2000-an.

Kebutuhan manusia di era tekhnologi informasi dan zaman ‘dunia tunggang langgang’ (meminjam istilahnya Antony Giddens) ada keterdesakan manusia untuk juga memiliki kapasitas dalam urusan literasi informasi (melek media) dan melek wacana di dalam kehidupan yang dipimpin oleh abad pengetahuan hari ini. Kesungguhan mengurus dan membangun peradaban literasi menjadi penanda bahwa masyarakat kita sedang bekerja untuk menyongsong era gemilang: masyarakat ilmu setelah terjerembab dalam kebuntuhan zaman tradisi lisan, zaman gegap gempita dunia komunikasi digital tanpa fondasi pengetahuan yang kokoh yang mengantarkan anak-anak bangsa ke pintu gerbang bencana yaitu suatu fase kehidupan manusia yang dangkal, tak bermakna dan tumpul di dalam membangun pengetahuan reflektif dan emansipatif.zaman ini haruslah segera diakhiri dengan mengejar dan memperkuat bangunan tradisi literasi sebelum semua hilang.
Karenanya, menyelenggarakan urusan-urusan literasi bagi bangsa ini adalah bekerja untuk membangun pendalaman pengetahuan baik yang bersifat pemikiran maupun pengetahuan terapan. Bagaimana itu dapat dimulai, atau itu semua dimulai dari mana? Inilah pertanyaan yang hendak di diskusikan dalam artikel pendek ini.

Jika gerakan literasi telah diimani akan mengubah takdir bangsa dan menyelamatkan rakyatnya maka setidaknya ada empat urusan yang mendesak untuk dijadikan bagian dari agenda bangsa yaitu; Pertama, menciptakan pendidikan etis secara berjamaah yang dapat menumbuh suburkan idelogi massa (ummat) untuk mencintai dan menghargai pengetahuan. Sebagai contoh, tafsir progresif saya mengenai surat perintah Iqro’ dalam Al Qur-an mendorong keyakinan bahwa membaca (menjadi literated) adalah manifestasi dari keimanan sejati seorang muslim. Dengan demikian, setiap khalifah punya tanggungjawab menggerakkan habitus literasi di dalam dirinya, keluarganya, dan bangsanya. Membaca bukan hanya kepentingan pragmatis jangka pendek karena tuntutan hidup, tetapi harus diperkuat dengan teologi iqro’ yang aplikatif dan bernilai tinggi kepada dimensi kehidupan akherat. Di sinilah dibutuhkan pengorbanan untuk membentuk dan mengorganisir pikiran maju.

Kedua, memperkuat barisan kelompok dan komunitas penggerak literasi. Harus diakui, bahwa komunitas literasi telah menjadi endemik atau seperti jamur di negeri ini. Hal ini menjadikan anggapan Indonesia memiliki minat baca yang rendah semakin memuai dan semakin kurang relevan. Kehadiran ribuan komunitas literasi yang sebagian juga dimotori oleh para Guru, Para mahasiswa, dan aktifis sosial lainnya menjadikan ruang apresiasi lebih terbuka lebar. Orang-orang mulai lebih senang menjadi bagian dari cahaya di tengah kegelapan, ketimbang menjadi tukang kutuk keadaan. Anak-anak muda lebih merasa keren menjadi bagian dari solusi ketimbang terus menerus menganggap dan mencari pihak lain yang paling bersalah.
Ketiga, pilar yang tidak kalah penting adalah menggiatkan dan memperkuat filantropi literasi (filanterasi) dimana gerakan wakaf buku, mendonasikan buku, menyumbangkan apa saja yang begruna untuk gerakan literasi sebagai gairah baru di masyarakat. Telah banyak komunitas donatur dana atau dermawan buku, keterlibatan lembaga zakat akhir-akhir ini yang melibatkan diri untuk menjadi bagian dari penggerak buku dan pembangunan infrastruktur literasi. Dunia penerbit juga tidak sedikit yang tergerak untuk mengambil porsi peran untuk membumikan pengetahuan. Salah satu tantangan besarnya adalah bagaimana menghadirkan buku berkualitas ke seluruh penjuru tanah air. Dari dunia perguruan tinggi, kementerian dan juga perusahaan relatif masih kurang support dalam urusan ini. Program Kuliah Kerja Nyata bertemakan gerakan literasi pelan-pelan makin tumbuh di beberapa lokasi.

Keempat, membangun sinergisitas antar kelompok penggerak literasi. Ada kekuatan besar yang dapat difasilitasi oleh tujuan yang sama. Pemerintah dapat hadir dan mendorong gerakan kebudayaan literasi ini mengalami akselerasi secepatnya karena kita tahu ada tantangan besar terkait daya saing bangsa, ada ketertinggalan di bidang kapasitas menelola sumber daya alam, dan seterusnya. Populasi penduduk masih sangat timpang dengan ketersediaan buku yang ada di Indonesia dan ini benar-benar harus dicarikan jalan keluarnya secara politik. Kita butuh politik etis untuk penguatan literasi.

Kepala Perpustakaan Nasional, Syarif Bando, pernah menyampaikan bahwa di Indonesia, satu buku diantri oleh lima belas ribu orang. Bagaimana ini harus diatasi? Politik etis itu harus berani secara radikal menggulirkan kebijakan: bahwa subsidi atau anggaran untuk pembangunan literasi tidak kalah penting di banding pembangunan infrastruktur atau belanja militer. Biar bagaimanapun, penyelenggaraan urusan literasi adalah tugas semua orang, juga kewajiban nasional negara sehingga perlu upaya menggelorakan dan mendayagunakan kekuatan negara untuk mewujudkan ambisi sebagai bangsa yang dipimpin pengetahuan yang memadai dan karakter yang kuat di dalam kehidupannya.

Sebagai penutup, kerja literasi adalah kerja sepanjang hidup untuk memperbaiki keadaan baik alam pikirnya, alam bathin, dan alam penghidupan manusia. Gerakan ini menuntut banyak pegiatnya untuk secara tulus menjadi relawan seumur hidup di dalam pengabdiannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan urusan literasi adalah pekerjaan radikal untuk transformasi sosial. Pekerjaan literasi tidak pernah hanya urusan buku dan rak buku saja akan tetapi gerakan literasi haruslah menjadi gerakan semesta, melibatkan sebesar-besarnya energi bangsa karena ini semua jelas arah tembaknya: menyelamatkan bangsa ini dari kehancuran total. Tanpa itu semua, pekerjaan literasi akan sulit untuk menjemput takdirnya sebagai bangsa yang berdaulat, adil, dan sejahtera.

Semoga bermanfaat tulisan ini dan kepada pegiat literasi se dunia, bersatulah untuk bekerja keras menjadikan bangsa ini kuat dan bermartabat!
sumber: Artikel ini dimuat di Radar Tegal, 3 Maret 2018.