Pendidikan Kebencanaan


Arif Jamali Muis)*

Indonesia di pengujung 2018 mengalami duka mendalam. Setelah gempa Lombok kita disentakkan oleh gempa, tsunami, dan likuefaksi di Palu, Sigi, dan Donggala, Sulawesi Tengah. 

Belum selesai duka itu, tepat di ujung Desember 2018, tanpa gempa, masyarakat dika getkan dengan tsunami yang melu luh lantakkan pesisir pantai Banten dan Lampung Selatan. Di saat berkunjung ke Banten, Pre siden Joko Widodo memerin tahkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk menerapkan pen di dikan ke ben canaan di sekolahsekolah merespons begitu banyak ke ru gian baik materi maupun jiwa akibat terjadinya bencana. 

Perintah Presiden kepada Mendikbud menunjukkan betapa pentingnya pendidikan ke bencanaan untuk meng antisipasi dan meminimalkan kerugian, baik materi maupun jiwa. Karenanya, kita berharap Ke menterian Pen didikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bisa secara serius me rancang model pendidikan kebencanaan di Indonesia. 

Kerawanan Indonesia 

Semua mafhum negara kepulauan ini selain menyimpan keindahan bak percikan surga juga menyimpan potensi keben canaan yang tinggi. Letak In donesia yang sering disebut sebagai ring of fire dan berada dalam banyak patahan aktif menjadikan fenomena alam seperti gempa, erupsi gunung merapi, banjir, longsor sering terjadi. Dalam catatan pusat studi gempa baru 20% pa tahan yang terpetakan dengan baik, masih ada 80% yang belum terdata karena ke kurangan dana untuk pe nelitian. 

Bahkan Pusat Data Gempa (Pusgem) merilis fa silitas pendidikan di zona ke rentanan tinggi sebanyak 2.892 bangunan sekolah tem pat anak-anak bangsa menim ba ilmu dan merajut masa de pan, 40 rumah sakit dan 126 pus kes mas, serta ada 4.103.975 jiwa penduduk. Pus gem juga me nye but infrastruktur trans portasi yang masuk dae rah rawan ada 11 pelabuhan, 21 ter minal, 237 ruas jalan pro vinsi sepanjang 652,3 km, 31 ruas jalur kereta api dengan sepanjang 83,3 km, dan 15 ruas jalan tol sepanjang 20,1 km. Muhammadiyah Disaster Management Center juga merilis data kerawanan banjir ter utama untuk sekolahsekolah Muhammadiyah di DIY dan Jateng, 445 sekolah Muhammadiyah dalam kategori sedang, dan 77 sekolah dalam kategori kerawanan banjir tinggi, dari 1.213 sekolah. 

Data di atas sudah cukup ba gi kita untuk mengatakan bah wa masyarakat kita bersanding dengan kerawanan bencana. Bagi masyarakat Indonesia, mitigasi bencana merupakan hak sekaligus kewajiban, bahkan perlu di wacanakan untuk masuk dalam UUD negara ka rena me – nyangkut hajat hidup orang banyak. Mengetahui ting kat kerawanan berarti kita dapat meminimalkan keru gian baik jiwa maupun materi. Menarik definisi disaster yang sering kita terjemahkan sebagai bencana. Menurut Cam bridge Advanced Leanerís Dic tionary, “An event which result in great harm, damage or death or serious difficulty”, suatu peristiwa yang mengakibatkan ke rugian besar, kerusakan atau ke matian atau kesulitan yang serius. 

Berlandaskan pengertian ini, sesungguhnya kejadian alam atau ke jadian di sekitar kita tidak dapat secara otomatis menjadi bencana, ketika kejadian tersebut tidak menimbulkan apa yang di definisikan sebagai disaster. Kejadian seperti gempa, banjir, longsor, dan sebagainya bisa jadi tidak menjadi bencana jika kita memahami cara mengu rangi risikonya. Apa yang men jadi instruksi Presiden tentang pendidikan kebencanaan harus kita kawal serius karena ber kait an dengan masa depan bangsa ini. 

Pendidikan Kebencanaan 

Keinginan untuk memasuk kan pendidikan kebencanaan di dalam kurikulum, ja – ngan hanya berhenti di pembelajaran, yang hanya meng hasilkan aspek kog nitif. Sebab, jika kurikulum di artikan hanya aspek pem belajaran dan mata pelajaran, pen di – dikan ke ben canaan tidak akan mengubah apa pun. Kita berharap pen didikan kebencanaan me nyen tuh pada aspek kepribadian yang menjadi sikap hidup peserta didik. Ada tiga pilar utama pendidikan kebencanaan. Pertama, fasilitas. Data me nun – jukkan banyak fasilitas sekolah yang rentan terhadap bencana. 

Ar tinya, sekolah dibangun tan pa mem pertimbangkan fak tor-faktor ke – amanan terhadap ben cana. Ketika sekolah sudah ber diri seperti sekarang ini untuk melakukan perbaikan gedung tentu memakan dana tidak sedikit. Karenanya, yang bisa dilakukan adalah memperbaiki hal-hal kecil seperti meja kursi yang aman, tempat almari, pintu dan lain-lain agar anak-anak aman dalam ber sekolah. Di sisi lain, jika peme rintah mem beri bantuan fa si litas ke pada lembaga pendidikan maka faktor aman ben cana menjadi salah satu aspek yang harus dipenuhi. 

Pilar kedua, manajemen sekolah. Sekolah adalah tempat terlama setelah rumah bagi anak-anak menghabiskan wak tu hidupnya. Ketika terjadi ben cana dan mereka berada di se kolah, maka menjadi tang gung jawab sekolah untuk me la ku kan penye lamatan. Ka re nanya kepala sekolah, guru, dan warga sekolah harus pa ham apa yang harus dilakukan. Harus mulai di susun panduan-panduan atau SOP oleh sekolah, sosialisasi, hingga me la kukan kegiat an simulasi secara ber kala yang dapat dilak sa na kan melalui kegiatan eks tra kurikuler. 

Ma na jemen sekolah aman bencana pada akhirnya dapat menjadi bu daya dan membentuk karak ter warga sekolah dalam meng hadapi bencana. Pilar ketiga, kurikulum. Pendidikan pengurangan risiko ben cana di sekolah sudah se la yak nya masuk dalam kurikulum pembelajaran di kelas. Ten tu tidak dengan memuncul kan mata pelajaran baru, akan tetapi terintegrasi melalui mata pelajaran yang sudah ada, mi salkan mata pelajaran IPS, IPA, agama, dan mata pelajaran yang lain.

Guru harus mempunyai pe ngetahuan yang cukup ten tang kebencanaan agar mampu mengaitkan mata pelajarannya dengan kejadian bencana. Peng integrasian pemahaman kebencana an ke dalam mata pelajaran penting agar siswa tidak terbebani dengan materi baru, akan tetapi dapat me mahami dengan baik tentang ke bencanaan. 

Kesadaran Memulai 

Menunggu peraturan Men – dikbud tentang pendidikan kebencanaan tentu butuh wak tu. Padahal, kejadian yang me nyebabkan bencana bisa kapan saja terjadi. Karenanya, ke sa daran para pengelola pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi dalam menyiapkan peserta didik siap menghadapi kejadian yang dapat menimbulkan bencana harus segera dimulai, tanpa harus menunggu ins – truksi dari pemerintah atau lembaga lain. 

Sekolah secara mandiri dapat memulai me – lakukan langkah-langkah ke – cil, menerapkan se kolah aman bencana. Benar adanya bencana adalah ke hen dak Tuhan, akan tetapi usaha pen cegahan dan pengurangan risiko bencana adalah perin tah Tuhan juga. Maka, ikhlas dan sabar diwujudkan dalam ke giatan pengurangan risiko bencana di sekolah. 

*Wakil Ketua Disaster Management Center Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Sumber: tulisan ini dimuat di Opini Koran Sindo, 30 Januari 2019


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *