Menjaga Muhammadiyah


Oleh: Muhammad Izzul Muslimin)*

Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 tinggal menghitung hari. Aura ‘pertarungan’ sudah mulai terasa, tidak hanya di kancah perpolitikan tetapi juga masuk ke dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Tarikan politik yang kuat menyebabkan hubungan sosial antar masyarakat kadang terganggu. Hubungan persahabatan, keluarga, organisasi, antar warga, bahkan antar suami istri bisa memanas karena perbedaan sikap dan pilihan politik. Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan pun tidak lepas dari persoalan tersebut. Pilihan politik antar pimpinan dan warga Muhammadiyah yang mungkin berbeda juga memicu memanasnya hubungan dalam ber-Muhammadiyah. Sanggupkah Muhammadiyah melewatinya?

Sebagai organisasi yang sudah berusia 106 tahun lebih, Muhammadiyah sudah banyak merasakan asam garam dinamika politik, bahkan sejak sebelum berdirinya Negara Republik Indonesia. Alhamdulillah, Muhammadiyah selalu bisa melewati dinamika politik yang terjadi, bahkan pada saat yang paling kritis sekalipun. Apa yang menjadi resep sehingga Muhammadiyah tidak terjerumus dalam perpecahan dan konflik dalam menghadapi dinamika politik? Setidaknya ada beberapa prinsip yang bisa dikemukakan di sini untuk menjelaskannya:

  1. Fokus kepada maksud dan tujuan Muhammadiyah.
    Kesadaran akan maksud dan tujuan ber-Muhammadiyah menyebabkan Muhammadiyah tidak terjebak kepada kepentingan jangka pendek dan kepentingan sesaat. Muhammadiyah tidak bisa dibeli apalagi dikelabui. Ada pengalaman menarik saat Muhammadiyah pernah dituduh mengkhianati perjuangan perintisan kemerdekaan Indonesia manakala saat itu Muhammadiyah bersedia menerima ordonansi pemerintah Hindia Belanda untuk lembaga Pendidikan Muhammadiyah. Padahal pada saat itu banyak organisasi pergerakan yang menerapkan sikap nonkooperatif terhadap pemerintah Hindia Belanda. Akibatnya anggota Muhammadiyah dikenai sanksi disiplin partai di Syarikat Islam. Saat itu bagi warga Muhammadiyah diminta memilih tetap di Syarikat Islam atau di Muhammadiyah. Meskipun tindakan itu cukup menyakitkan tetapi akhirnya Muhammadiyah bisa membuktikan bahwa kebijakan menerima ordonansi bukanlah karena Muhammadiyah tidak berkeinginan untuk kompromi kepada pemerintah Belanda, tetapi Muhammadiyah berkewajiban menyelamatkan lembaga pendidikannya dan tetap berkomitmen kepada perjuangan bagi kemerdekaan Indonesia. Hal ini terbukti dengan banyaknya tokoh, warga dan anak didik Muhammadiyah yang turut berjuang dalam merintis, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia.
  2. Kepemimpinan yang amanah, bukan untuk kepentingan pribadi.
    Komitmen akan perjuangan menyebabkan para pemimpin Muhammadiyah lebih mendahulukan kepentingan organisasi dan kepentingan umat daripada kepentingan pribadi. Pada saat Masyumi membubarkan diri atas desakan rezim Orde Lama, Muhammadiyah sebagai anggota istimewa Masyumi terkena getahnya. Kegiatan Muhammadiyah banyak dicurigai dan dihambat. Tokoh dan aktivis Muhammadiyah banyak yang mengalami ancaman bahkan pemidanaan contohnya seperti Buya HAMKA. Pada saat itu sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah KH Ahmad Badawi melakukan kebijakan melobby Presiden Soekarno secara pribadi. Soekarno adalah anggota Muhammadiyah dan pernah menjadi pengurus pendidikan Muhammadiyah di Bengkulu. Atas kerja Lobby KH Ahmad Badawi, pergerakan Muhammadiyah terhindar dari gangguan pihak-pihak yang tidak menyukai Muhammadiyah. Meskipun pada saat itu KH Ahmad Badawi juga banyak dikritik karena mau berdekat-dekat dengan Bung Karno. Bahkan setelah Orde Lama tumbang, KH Ahmad Badawi tidak lagi memimpin Muhammadiyah. Namun semua konsekwensi itu Beliau terima dengan lapang hati dan tidak pernah mengeluh. Beliau tetap berkhidmat di Muhammadiyah meskipun tidak lagi menjadi pimpinan, hingga akhir hayatnya.
  3. Politik sebagai salah satu strategi dakwah, bukan satu-satunya jalan dakwah.
    Muhammadiyah tidak pernah menempatkan politik sebagai satu-satunya jalan dakwah, tetapi hanyalah sebagai salah satu jalan dakwah. Meskipun demikian Muhammadiyah tidak pernah meremehkan apalagi tidak memperdulikan jalan dakwah lewat politik. Oleh karena itu Muhammadiyah juga mendorong kader-kadernya untuk disiapkan maju ke gelanggang politik baik politik kepartaian maupun politik kebangsaan. Bahkan Muhammadiyah merelakan kader terbaiknya untuk terjun ke gelanggang politik seperti saat KH Mas Mansur yang saat itu menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah terpilih menjadi salah satu pimpinan PUTERA yang terdiri dari Soekarno, Moh. Hatta, Ki Hadjar Dewantoro, dan KH Mas Mansur. Mereka disebut sebagai empat serangkai pemimpin PUTERA. Hal yang sama juga terjadi saat Prof Dr. HM Amien Rais memperjuangkan proses reformasi di Indonesia. Melalui Sidang Tanwir di Semarang tahun 1998, Muhammadiyah memberikan jalan kepada Prof. Amien Rais untuk melanjutkan perjuangan politik kebangsaan dan memandatkan kepemimpinan Muhammadiyah kepada Prof. Syafii Ma’arif. Ini semua adalah bentuk keseriusan Muhammadiyah memikirkan kepentingan berbangsa dan bernegara.
  4. Mendahulukan keutuhan Muhammadiyah, bukan sekedar mencari peluang politik.
    Dalam menghadapi setiap momen politik khususnya yang berhubungan dengan perubahan politik, Muhammadiyah berprinsip untuk lebih mendahulukan keutuhan Muhammadiyah, dari sekedar mendapatkan keuntungan atau peluang politik. Oleh karena itu Muhammadiyah memberi keleluasaan kader-kadernya untuk terlibat dalam proses politik, tetapi tetap menjaga agar Muhammadiyah tidak tercerai-berai karena politik. Di sinilah perlunya kedewasaan dan pemahaman yang tinggi agar dalam menghadapi turbulensi politik, Muhammadiyah tetap bisa selamat. Salah satu hal yang paling penting adalah tetap menjaga komunikasi dan silaturrahmi antar kader Muhammadiyah. Muhammadiyah juga mendahulukan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan yang penting dan menjadi acuan bersama bagi seluruh warga Persyarikatan.
  5. Kesadaran akan keikhlasan dalam ber-Muhammadiyah.
    Ketika kepemimpinan Muhammadiyah bisa menjaga keikhlasan dalam ber-Muhammadiyah maka insya Allah akan membawa keselamatan bagi Muhammadiyah. Pak AR Fakhruddin adalah contoh nyata bagaimana bisa memberikan contoh keikhlasan tersebut. Pada saat Beliau diminta Presiden Soeharto untuk menjadi Anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Pak AR baru menyanggupi setelah Beliau tidak lagi menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Padahal permintaan itu sebenarnya sudah cukup lama, tetapi selalu ditolak. Beliau ingin memberi contoh kepada warga Muhammadiyah bahwa jabatan Ketua Umum PP Muhammadiyah bukan sebagai ajang aji mumpung, meskipun sebenarnya peluang itu ada. Bahkan saat Beliau mendapatkan jatah mobil operasional sebagai anggota DPA, mobil itu diserahkan kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan alasan Beliau khawatir tidak sanggup merawat dengan baik mobil tersebut. Ini sebuah alasan yang sangat luar biasa. Karena keikhlasan Pak AR Fachruddin, Muhammadiyah tetap bisa menghadapi berbagai persoalan besar seperti saat menghadapi kewajiban ber asas tunggal Pancasila. Karena tuntutan itu Muhammadiyah sampai memundurkan jadwal Muktamar hampir dua tahun lamanya. Akhirnya Pak AR bisa menjembatani tuntutan pemerintah itu dengan memberi pengandaian orang memakai helm. Jika ada kewajiban berkendaraan bermotor harus pakai helm, tidak ada salahnya ditaati dengan catatan kepalanya tidak yang menyesuaikan dengan helm, tapi helmnya lah yang justru menyesuaikan ukuran kepala. Akhirnya tuntutan asas tunggal bisa dilewati Muhammadiyah dengan mulus tanpa harus mengubah prinsip dan ciri gerakan Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah dan gerakan Islam.

Demikianlah beberapa hal prinsip yang membuat Muhammadiyah tetap bisa terjaga hingga saat ini meskipun beberapa kali menghadapi cobaan dan tantangan yang sulit. Semoga kita sebagai warganya bisa tetap istiqomah. Aamiin. Wallahu a’lam.

*Mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *