Kebelet Berkuasa


Ini soal fatamorgana. Dimana optik membesar dan membayangkan sebuah keindahan di depan mata. Entah apa, yang jelas kekuasaan selalu menyilaukan.

Tahun politik katanya. Mengejar jabatan kenyataannya. Kesempatan langka yang hanya datang lima tahun sekali. Bahkan tahun depan, dimana Pileg dan Pilpres, pun sudah suhunya menghangat dari sekarang.

Gejolak makin dinamis tatkala KPU menetapkan Partai Politik yang lolos dan tidak lolos menjadi peserta Pemilu tahun 2019. Yang lolos senang dan yang tidak lolos terus berjuang.

Tergantung nawaitu, kekuasaan dapat mensejahterakan siapapun yang meraihnya, tetapi juga ladang amal bagi yang menjadikannya sebagai sarana dakwah dan berbagi kebaikan.

Tetapi kekuasaan bisa mencapai radius yang cukup luas. Penikmat kekuasaan ini bisa berlapis, bukan hanya bagi yang menduduki jabatannya tetapi juga dapat dinikmati tim sukses dan kelompoknya.

Soal penting politik tidak layak didiskusikan lagi. Konon, segala sesuatu yang ada di bawah matahari memerlukan kebijakan politik. Dari mulai mata melek hingga kembali terpejam, semuanya diatur melalui produk politik. Penguasa dapat memberikan kenyamanan atau bahkan sebaliknya, baik bagi yang tertidur juga yang melek.

Pertanyaan kemudian bagaimana kekuasaan itu diraih. Karena kita sudah memilih demokrasi maka mekanisme ini sudah diatur secara tegas dan rinci – terlepas dari plus minus.

Tidak bisa orang karena ingin berkuasa kemudian harus manggung kapan saja. Ada waktu dan cara yang harus ditempuh. Karena menjadi penguasa membutuhkan proses maka dibutuhkan kesabaran. Baik secara pribadi maupun kelompok, menjadi penguasa memang tidak mudah.

Ketidak mudahan itu setidaknya dapat diukur oleh seberapa besar dana yang dimiliki, seberapa luas jariangan, seberapa banyak calon pemilih, seberapa kuat tim sukses yang dimiliki, hingga seberapa kadar kemampuan untuk menduduki kekuasaan tersebut.

Khusus yang terakhir, menjadi penguasa ternyata buka melulu bagaimana cara meraihnya tetapi juga bagaimana mempersiapkan diri setelah terpilih. Banyak yang menjadi penguasa tetapi tidak mampu mempertahankan kekuasaan dari jebakan (godaan) kekuasaan. Akhirnya tidak sedikit yang berakhir di jeruji besi.

Fakta ini mendorong kita untuk berfikir ulang tentang kesiapan menjadi penguasa. Menjadi penguasa jika demikian tidak mudah, dari proses hingga ketika jabatan itu ada ditangan.

Dalam prosesnya, menjadi penguasa perlu proses panjang, cara-cara yang ditempuh mesti beretika. Tidak usah terburu-buru, sebab semuanya akan indah pada waktunya.

Para kandidat pemimpin tidak sedikit yang menghalalkan segala cara untuk terdaftar menjadi calon. Tim sukses melakukan manuver tidak etis untuk memenangkan jagoannya. Kegiatan politik kemudian direduksi menjadi bagi-bagi logistik dan uang recehan. Di zaman medsos, kampanye hitam semakin berjejal. Buzer-buzer disiapkan demi pencitraan diri dan menenggelamkan lawan secara keji.

Partai baru yang notabene diisi kader-kader muda seolah menjadi harapan partai masa depan. Kenyataannya, masih jauh dari Pemilu partai ini sudah sibuk mencantolkan popularitasnya pada penguasa. Dukungan yang bersifat dini ditampakkan secara gamblang di media sosial. Dengan bangga dan gagah, pentolan partai ini berjalan di istana negara menghapit Presiden yang telah membicarakan tentang strategi pemenangan. Begitupun yang dilakukan di wilayah.

Seperti yang sudah tidak sabar, bahwa berbicara politik kita akan berfikir jauh ke depan. Potensi kader tidak perlu dikatrol dengan cara-cara karbitan. Sebab sebenarnya jika bisa mengelolanya dengan baik partai ini akan menjadi harapan masa depan.

Yang lainnya, ingin menjadi penguasa harus berpesta dengan masa lalu. Orde Baru yang sudah mengurat-mengakar pada masanya, diduga akan layak dijual, sebab banyak yang rindu masa lalu. Logika kemajuan harus ditebus dengan cara berfikir mundur.

Partai-partai mapan kini sudah sibuk berbicara Pilpres yang jauh di depan. Partai penguasa sudah berebut kesempatan mendeklarasikan diri untuk mengambil kesempatan agar tidak ketinggalan gerbong. Deklarasi “lanjutkan!” para penguasa yang ada merupakan lagu lama untuk mencari aman. Sambil mengincar-incar posisi no dua, partai pendukung mengganggu kinerja presiden dan kabinet yang “dicuri” perhatiannya.

Organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang seharusnya lebih independen tidak jarang terseret juga. Bahkan sering kali kader Ormas “menjual” kebesaran organisasinya kepada kandidat manapun yang menjanjikan.

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang seharusnya terbebas dari dukung mendukung, tidak luput dari politisasi. ASN sering kali terbagi dalam blok-blok kandidat tertentu. Walaupun kebanyakan dilakukan secara sembunyi-sembunyi, faktanya perilaku seperti itu selalu terjadi.

Rupanya, keinginan berkuasa tidak hanya menghinggapi orang-orang tertentu, tetapi bersifat massif. Dalam demokrasi keinginan menjadi penguasa dan menjadi tim sukses merupakan bentuk partisipasi dan positif – dan perlu dihargai. Partisipasi politik itu tentu saja akan menjadi lebih berkualitas jika prosesnya dilakukan secara baik dan beretika. Bahkan keinginan menjadi penguasa juga konstruktif, selama dibarengi dengan kualitas diri yang memadai.

Kehendak untuk menjadi penguasa, entah menjadi aktor utama, tim sukses, konsultan politik, atau menjadi aktivis politik, dibenarkan secara teori maupun praktik politik. Namun, walaupun sudah tidak sabar untuk berkuasa, praktik politik perlu dilakukan secara beretika dan proporsional, sehingga hajat politik benar-benar menjadi ajang pendidikan politik bagi publik bukan hanya untuk mengejar kekuasaan semata.

)*Roni Tabroni, Penulis adalah Penulis Buku Komunikasi Politik Pada Era Multimedia dan Marketing Politik