15 menit waktu baca

Spirit Jihad Tolak Privatisasi SDA dalam Hukum Ekonomi Islam

Oleh: Agusliadi

 

Tulisan ini merupakan usaha mengikat makna dari buku Privatisasi Sumber Daya Air, Tinjauan Hukum Ekonomi Islam karya Munawwar Khalil. Buku ini merupakan hasil penelitian tesis penulis pada Program Hukum Islam Konsentrasi Mu’amalah UIN Sunan Kalijaga. Dari Mas David Efendi saya dikirimkan file buku tersebut untuk direview. Agar tidak terlalu terikat dengan aturan baku apalagi saya menambahkan perspektif lain. Hal itu pula yang mendasari sehingga judul tulisan saya ini tidak menggunakan judul buku tersebut. Buku Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Remaja Muhammadiyah (Periode 2002-2004) ini sebagaimana bisa baca pada bagian pengantar penulisnya, adalah “sekelumit kecil dari bagian usaha perjuangan dan penyadaran keadilan.”

Bagi penulis buku ini, perjuangan terhadap ketidakadilan global yang diciptakan dari hasil kebijakan ekonomi neoliberalisme adalah perjuangan panjang yang memerlukan proses dan dialektika tanpa henti. Serta membutuhkan kesadaran dan keterbukaan pikiran untuk saling memberi dan menerima proses perubahan. Konon, pada saat buku ini ditulis, yang pada substansinya terkait privatisasi sumber daya air memiliki signifikansi dalam konteks ke-Indonesia-an yang sangat tepat pada saat itu (2009-2015) dan bahkan buku ini bisa menjadi energi atau mungkin inilah salah satu yang menjadi energi bagi Muhammadiyah untuk melakukan Jihad Konstitusi.

Saya mengatakan memiliki signifkansi yang tepat karena sebelum Muhammadiyah memenangkan Jihad Konstitusinya dengan melakukan peninjauan ulang (judicial review) melalui Mahkamah Konstitusi dan pada tangal 18 Februari 2015 melalui sidang MK yang dipimpin oleh Ketua MK Arief Hidayat memutuskan mengabulkan seluruh gugatan permohonan pemohon terkait Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dinilai bertentangan dengan UUD 1945 khususnya pasal 33.

Undang – Undang No. 7 Tahun 2004 ini yang diturunkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) No. 36 Tahun 2010 perubahan kedua dari Perpres No. 77 Tahun 2007 memberikan peluang bagi swasta menguasai 100% modal penguasaan air dan bahkan pihak asing dapat menguasai modalnya hingga 95%. Baik undang – undang maupun turunannya inilah yang bagi saya baik secara implisit maupun eksplisit menjadi memantik kesadaran penulis buku untuk mengangkat pokok bahasan tentang privatisasi sumber daya air.

Jika mencermati secara keseluruhan isi buku tersebut maka kita bisa memahami bahwa ekonomi neoliberalisme menjadi basis atau mungkin tidak berlebihan jika saya mengatakan sebagai landasan ideologis daripada privatisasi sumber daya air. Dan oknum elit negara menjadi corong kepentingan yang mempermudah melalui kekuasaannya sehingga praktik tersebut nyata dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Padahal sesungguhnya ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap konstitusi negara.

Munawwar Khalil sangat menyadari bahwa Hukum Islam sebagai bagian dari dialektika diyakini mampu turut menciptakan keadilan global tanpa kecuali bagaimana memahami ketidakadilan sebagai akibat dari ekonomi neoliberalisme tersebut. Saya tidak terlalu mengikuti perkembangan terkait praktik sebagai implementasi dari putusan MK atas Undang – Undang No. 7 Tahun 2004, merasa bisa jadi konteks dan substansi yang dimaksud dalam buku tersebut terkait privatisasi sumber daya air tidak relevan lagi saat ini untuk konteks Indonesia. Namun bukan berarti bahwa substansi buku secara keseluruhan tidak relevan dengan konteks zaman hari ini apalagi jika diperuntutkan untuk kepentingan global.

Dalam buku tersebut, kita bisa membaca bahwa pada dasarnya mengurai secara mendalam tentang: Pertama, air dan nilai ekonomi; Kedua, nilai dasar hukum ekonomi Islam; Ketiga, ekonomi neoliberalisme : privatisasi sumber daya air dan Keempat, privatisasi sumber daya air: hukum ekonomi Islam.

Dari empat tema besar yang diuraikan dalam buku tersebut, memperkuat pemahaman awal saya bahwa buku ini masih sangat relevan untuk modal dialektika dan sebagai spirit perjuangan dan penyadaran dalam rangka menciptakan keadilan termasuk keadilan global. Meskipun mungkin ruang kontekstualisasinya bukan hanya terkait privatisasi sumber daya air, tetapi terkait sumber daya alam lainnya. Sehingga pada judul tulisan saya di atas, akronim SDA bisa bermakna ganda yaitu Sumber Daya Air.

Pada dasarnya dalam buku tersebut, penulis (baca: Munawwar khalil) menjelaskan bahwa air adalah hajat manusia yang paling utama untuk hidup. Bahkan penulisnya mengutip QS. Al-Anbiya/21: 30 “…dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup…”. Penegasan Al-Qur’an bahwa air adalah sumber dari kehidupan bagi semua makhluk di jagat raya ini.

         “Problem ketiadaan dan kekurangan air dapat menimbulkan bencana bagi manusia dan kelalaian dalam mengelola air juga akan berakibat bencana. Air adalah kehidupan. Sepanjang sejarah, sumber daya air selalu menjadi hal yang sakral, patut dita’zimi, dan dihormati. (Munawwar khalil, 2009: 1).

Oleh karena hal tersebut, privitasasi sumber daya air bisa merupakan sumber dan awal dari kebinasaan manusia. Penulis menjelaskan dalam bukunya bahwa yang dimaksud dengan privatisasi adalah sebuah proses sistematis untuk memindahkan status kepemilikan BUMN dan kekayaan publik lainnya dari tangan seluruh anggota masyarakat kepada para pemilik modal perseorangan.

Baca juga:  Senjakala Pengetahuan: Kecemasan Seorang Horgan

Namun ternyata dalam buku itu pula saya memahami bahwa ternyata spirit daripada privatisasi bukan hanya mengambil alih perusahaan tetapi mempunya tujuan lebih besar yaitu menata ulang struktur perekonomian sebuah negara guna melapangkan jalan bagi penyelenggaraan agenda –agenda ekonomi neoliberal secara international. Pendapat ini dikutip oleh penulis dari Petras dan Veltemeyer.

Cakupan buku Privatisasi Sumber Daya Air, Tinjauan Hukum Ekonomi Islam dikerucutkan pada tiga poin utama yakni: Pertama, buat apakah privatisai sumber daya air dan apa dampaknya bagi kepentingan publik?, Kedua, bagaimana pandangan Islam tentang fungsi dan pengelolaan sumber daya air? dan Ketiga, bagaimana hukum Islam terhadap privatisasi sumber daya air dalam hubungannya terhadap kepentingan publik?.

Meskipun buku ini dikerucutkan pada tiga poin utama, namun saya selaku yang mereview buku tersebut, tidak secara sempit atau spesifik memahami perspektif hukum ekonomi Islam dalam konteks privatisasi sumber daya air semata. Namun harapan saya hukum ekonomi Islam perlu dipahami dalam konteks yang lebih luas, sumber daya alam secara umum. Ini diperuntutkan dalam rangka semakin meningkatkan pencapaian keadilan global.

Selain daripada itu melalui review buku ini, saya mencoba memahami dan mengajak para pembaca untuk memahami ekonomi liberalisme yang muaranya bukan hanya pada persoalan privatisasi air tetapi pada aspek ekonomi secara umum. Jika dalam buku Privatisasi Sumber Daya Air, Tinjauan Hukum Ekonomi Islam uraian pembahasannya mendahulukan tentang hukum ekonomi Islam kemudian ekonomi liberalisme maka pada tulisan ini saya memulai untuk memberikan pemahaman mendalam berdasarkan buku terseubt dari ekonomi liberalisme terlebih dahulu.

Hal tersebut saya lakukan bukan tanpa alasan melainkan bahwa ekonomi liberalisme adalah merupakan sumber petaka yang sudah real dan melingkupi berbagai dimensi kehidupan secara global. Dan inilah yang perlu dipahami realitas konkretnya dengan menggunakan perspektif (pisau analisis) hukum ekonomi Islam sebagaimana diuraikan oleh penulis dalam buku tersebut.

Dalam buku tersebut sebagaimana dijelaskan oleh penulisnya (halaman 31-42), saya dan kita bisa memahami bahwa “neo” di alam neoliberalisme, sesungguhnya merujuk pada bangkitnya kembali bentuk baru aliran ekonomi liberalisme lama. Paham (baca: liberalisme) ini mulanya dibangkitkan oleh ekonom Inggris, Adam Smith yang terbit pada tahun 1776 berjudul “The Wealth Of Nations”. Spirit yang didorong oleh Adam Smith dan kawan kawannya adalah menggagas penghapusan intervensi pemerintah dalam ekonomi.

Mereka berharap pemerintah harus membiarkan mekanisme pasar bekerja, deregulasi, mengurangi segenap restriksi pada industri, mencabut semua rintangan birokratis perdagangan, ataupun menghilangkan tarif bagi perdagangan demi menjamin terwujudnya apa yang disebut dengan “free trade” atau perdangan dan persaingan bebas. Dalam pandangan mereka pula bahwa perdagangan dan persaingan bebas merupakan cara terbaik bagi ekonomi nasional untuk berkembang. Singkatnya liberalisme adalah “bebas dari kontrol pemerintah”.

Yang dalam perjalanan sejarahnya liberalism pernah tenggelam setelah munculnya Ekonom Inggris John Maynard Keynes dengan gagasannya tentang “full employment” yang pada intinya peran pemerintah tetap harus terlibat dalam penciptaan lapangan kerja. Dan setelah ini muncul “corporate globalization”, yang berhasil merebut kembali ekonomi dan mengembalikan paham liberalisme bahkan berskala global. Dan inilah yang disebut neoliberalisme.

Pendirian noeliberalisme tidak jauh berbeda dengan liberalisme. Karakter lain yang berbeda dari liberalisme, neoliberalisme adalah penghargaannya atas tanggung jawab personal dan inisiatif kewiraswastaan. Selain daripada itu neoliberalimse menilai pemerintah atau negara merupakan masalah “parasit” yang harus disingkirkan. Pendirian neoliberalisme yang dimaksud adalah: Pertama, biarkan pasar bekerja. Kepercayaan ini termasuk bebaskan perusahaan swasta (private enterprises) dari negara atau pemerintah apapun akibat sosialnya. Kedua, hentikan subsidi negara kepada rakyat, karena bagi neoliberalisme ini bertentangan dengan prinsip jauhkan campur tangan pemerintah. Mengharapkan pemangkasan anggaran terkait pelayanan sosial untuk pendidikan dan kesehatan. Selain daripada itu bertentangan dengan prinsip pasar bebas dan persaingan bebas. Bahkan mereka mengharapkan privatisasi atas semua aset perusahaan negara.

Dari buku ini, kita bisa memahami bahwa neoliberalisme sesungguhnya memiliki pendirian yang jika dikontekstualisasikan dalam kehidupan Indonesia, itu sangat tidak relevan dengan konstitusi negara,sosial budaya, spirit gotong royong dan religiusitas atau nilai – nilai luhur kebangsaan Indonesia tanpa kecuali yang tercermin dari ideologi bangsa yaitu : Pancasila.

Ketiga, mendorong negara agar mau menjual semua perusahaan negara kepada investor swasta termasuk industri strategis, meskipun dengan retorika “efisiensi dan mengurangi korupsi”. Keempat, penghapusan ideologi “kesejahteraan bersama”. Spirit laten dalam penghapusan ini adalah spirit gotong royong dan berbagai keyakinan solidaritas sosial yang hidup di rakyat tergantikan dengan paham “tanggung jawab individual” dengan dalil serahkan kepada ahlinya.

Neoliberalisme yang mendorong privatisasi tanpa kecuali tentang privatisasi sumber daya air yang diuraikan dalam buku tersebut, menimbulkan beberapa konsekuensi antara lain : Pertama, swasta sebagai pengelola. Dari hal ini terjadi peningkatan harga beberapa kali lipat, dan bahkan ada pemetaan skala prioritas dalam pelayanan yang pada dasarnya mengedepankan asas yang menguntungkan pihak swasta yang dimaksud. Dan tidak seperti jargon yang didengung-dengungkan ternyata privatisasi berdasarkan fenomena di beberapa negara tidak meningkatkan kualitas dan efesiensi.

Baca juga:  Di Bawah Cahaya Ilmu Pengetahuan: Resensi Singkat

Kedua, Bagi mereka harga rendah tidak efesien. Harga air meningkat karena konsumen sesungguhnya menanggung semua biaya operasi, biaya pemeliharaan, penggunaan modal dan juga termasuk biaya menanggung hutang – hutang lama perusahaan kepada kreditor. Inilah yang disebut Full Cost Recovery yang menjadi instrument utama melaksanakan kebijakan privatisasi, baik privatisasi air (sesuai buku tersebut) dan tentunya termasuk privatisasi lainnya.

Ketiga, Mengalir kepada si kaya, tentunya bisa dipahami bahwa kekayaan, aset negara hanya mengalir kepada si kaya. Keempat, berdampak pada ketahanan pangan. Untuk konteks privatisasi sumber daya air sebagaimana substansi bahasan buku tersebut, tentunya karena air sudah menganut prinsip sebagai komoditas ekonomi, maka ini berdampak pada tanaman pertanian yang membutuhkan air dalam jumlah banyak. Terjadi perombakan alokasi air bagi sektor pertanian.

Selain itu konsekuensinya juga berdampak pada polusi air, dan daya rusak alam atas pengelolaan air oleh swasta yang tidak bisa dijamin akan ikut merawat daya rusak yang ditimbulkan. Ini beberapa hal yang bisa kita temukan dalam buku tersebut, terkait gambaran dampak buruk daripada neoliberalisme termasuk privatisasi sumber daya air.

Dan termasuk dalam buku tersebut kita bisa menemukan fakta- fakta privatisasi sumber daya air (halaman 48 – 58). Pada dasarnya berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan diuraikan dalam buku tersebut bisa disimpulkan bahwa janji –janji, harapan –harapan manis yang diajukan atas sebuah privatisasi sumber daya air ternyata kenyataan yang terjadi adalah sebaliknya. Dan ini terjadi di beberapa negara baik di negara –negara maju terutama di negara- negara berkembang. Sebagai contoh, janji proyek –proyek raksasa pengalihan air akan  meningkatan suplay air, namun yang sebenarnya terjadi, proyek –proyek tersebut merampas air dari suatu komunitas atau ekosistem untuk di bawah ke komunitas atau ekosistem lainnya. Bertambahnya pertanian irigasi yang tandus. Ini terjadi di Amerika. Dan untuk di Indonesia fakta yang ada bahwa PAM Jaya di Jakarta menerapkan konsesi jangka panjang, mengalami kenaikan tarif beberapa kali, janji dalam kontrak tidak disepakati dan serta terjadi praktek semacam “pemerasan” oleh perusahaan penerima konsesi.

Dari uraian di atas kita sudah bisa memahami tentang neoliberalisme dan mekanisme kerja yang terkesan menciptakan ketidakadilan dan memberikan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat, terutama kelas bawah. Untuk mengcounter arus hegemoni dan fakta – fakta “pemerasan” dari spirit neoliberalisme maka kita membutuhkan pemahaman, instrument filosofis dan ideologis yang bisa menjadi pemantik kesadaran.

Pemahaman dan instrument yang dimaksud dan dalam pandangan penulis buku menyebutnya “dialektika” adalah pemahaman dan manifestasi daripada norma dasar hukum Islam termasuk hukum ekonomi Islam. Dan untuk tulisan ini saya tambahkan pemahaman konstitusi negara sebagai instrument mengaplikasikan Jihad Konstitusi.

Kenapa saya tambahkan tentang konstitusi negara, karena saya menemukan indikasi bahwa kontekstualisasi neoliberalisme dengan salah satu spiritnya deregulasi di Indonesia justru sebaliknya. Bukan deregulasi yang terjadi malah mengkonstruksi suatu regulasi yang berpihak pada kepentingan neoliberalisme yang diperkuat dengan pelibatan peran oknum elit negara yang melupakan sumpah dan janji jabatannya dan melupakan amanah konstitusi.

Dalam buku tersebut, penulis, Munawwar Khalil menjelaskan bahwa dalam konteks sosial-ekonomi, ajaran Islam bersifat dinamis serta dalam keberpihakannya pada keadilan sosial bersifat mutlak. Karena dalam pandangannya ketidakadilan bisa merusak tatanan sosial serta bertentangan dengan moralitas.

Dan ternyata dalam uraian buku itu, kita bisa memahami bahwa ajaran Islam tentang ekonomi merupakan bagian dari visi besarnya tentang nilai universal. Ini berarti bahwa rumusan pernyataan yang valid tentang dasar, proses dan motivasi ekonomi dalam masyarakat Islami harus didasarkan pada proposisi nilai Islam yang universal. Penulis buku ini menjelaskan bahwa aspek terbaru ekonomi Islam yang berbeda dengan lainnya baik ekonomi Neo-Klasik, Marxis, Institusional dan lain – lain adalah keberpihakannya kepada nilai etik-religius. Islam menegaskan pentingnya refleksi etika pada motivasi ekonomi manusia.

Yang perlu dipahami sebagaimana diuraikan dalam buku tersebut bahwa titik sentral norma – norma hukum Islam adalah menentukan kebebasan manusia untuk bertindak dan bertannggung jawab terhadap kemahakuasaan Tuhan. Di dalam buku tersebut bisa dipahami bahwa manusia mampu mencapai cita –cita kekhalifahannya dengan tunduk patuh kehendak Tuhan. Berdasarkan kualitas ini, memantik kesadaran untuk menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan jika ada sesuatu tidak pada tempatnya maka harus diarahkan untuk meluruskan keadaan yang tidak diinginkan dengan berusaha mencapai keseimbangan (mizan) dan kelurusan (qist).

Baca juga:  Festival Kemajuan Muhammadiyah Lampung dalam Buku

Manusia memiliki kebebasan dan kesetaraan. Kesetaraan merupakan proposisi etik yang mendasar. Dari perspektif kesetaraan dalam konteks kebebasan ini memunculkan makna baru bahwa bukan hanya kebebasan ekonomi tetapi juga kebebasan dari ketamakan dan kerakusan. Pada bagian ini saja kita sudah bisa menemukan satu pemantik kesadaran untuk melawan spirit neoliberalisme yang identik dengan ketamakan dan kerakusan.

Norma – norma hukum Islam yang terdiri dari tiga lapis (jenjang) bisa juga dipahami dalam buku tersebut (halaman 11-12). Norma tersebut tersusun secara hierarkis mulai dari yang abstrak sampai pada yang dikongkretisasi menjadi norma yang lebih kongkret. Di antara lapisan norma tersebut bisa dipahami apa yang disebut asas – asas hukum Islam, kaidah – kaidah hukum Islam dan peraturan – peraturan hukum yang lebih kongkret.

Relevansinya dengan neoliberalisme dan sekaligus sebagai spirit perlawanan, dialetika untuk mengcounter hegemoni neoliberalisme dalam buku tersebut kita menemukan apa yang disebut dengan aksioma – aksioma nilai dasar hukum ekonomi Islam. Munawwar Khalil, dalam buku tersebut menjelaskan bahwa dalam pandangan Islam dalam hubungannya dengan dirinya sendiri dan dan lingkungan sosialnya dapat dipresentasikan dalam empat aksioma nilai dasar hukum ekonomi Islam yaitu: kesatuan (tauhid), keseimbangan/kesejajaran (al-‘adl wa al – ihsan), ruang kebebasan (ikhtiyar) dan tanggung jawab (fardh).

Berdasarkan aksioma pertama, kesatuan (tauhid) bisa dipahami salah satunya untuk dalam konteks ekonomi bahwa dalam kegiatan ekonomi semua harta (aset) hakikatnya adalah milik Allah SWT, dan pelaku ekonomi hanya mendapatkan amanah untuk mengelola. Oleh karenanya seluruh aset dan anasir ekonomi harus dikelola sesuatu ketentuan Allah

Aksioma kedua, keseimbangan/kesejajaran (al-‘adl wa al-ihsan) bahwa keberagamaan harus diseimbangkan agar menghasilkan tatanan sosial yang baik. Pada dataran ekonomi, prinsip atau aksioma ini menentukan konfigurasi aktivitas – aktivitas distribusi, konsumsi serta produksi yang terbaik, dengan pemahaman yang jelas bahwa kebutuhan seluruh anggota masyarakat yang kurang beruntung didahulukan atas sumber daya riil masyarakat

Pada aksioma kedua ini, sangat jelas bahwa spirit ekonomi islam dan ekonomi neoliberalisme memiliki oposisi biner. Sangat berbeda bagaikan langit dan bumi, bagaikan malaikat dan iblis karena spirit ekonomi liberalism justru sebaliknya bahkan meminta pemerintah untuk menghilangkan subsidi dan mengedepankan spirit persaingan bebas dan berbasis individualistik.

Aksioma ketiga, ruang kebebasan. Dari aksioma ini, bisa dipahami bahwa dalam konteks ekonomi bahwa pada dasarnya aktivitas ekonomi dibolehkan hanya saja pada tingkat filosofis tentang kebebasan Islam berbeda dengan konsep otonomi kontraktual mutlak individu. Dalam Islam konsep kebebasan itu bersifat relatif. Dan akibat yang bisa diterima dari kebebasan untuk dalam Islam lebih mengutamakan akibat yang secara sosial meningkatkan kesejahteraan kelompok yang kurang beruntung.

Aksioma keempat, tanggung jawab. Kebebasan manusia harus diimbangi dengan pertanggungjawaban manusia, dan harus siap menjalani konsekuensi logisnya. Keuniversalan sifat al-‘adl, makasetiap individu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan tak seorang pun dapat lolos dari konsekuensi perbuatan jahatnya hanya dengan mencari kambing hitam.

Dengan memahami norma dasar hukum Islam dan termasuk aksioma – aksioma nilai dasar hukum ekonomi Islam, maka akan memantik kesadaran kita menegakkan keadilan atas ketidakadilan dari desain spirit ekonomi yang terimplementasi dari neoliberalisme.

Melawan privatisasi dan termasuk ekonomi neoliberalisme dalam konteks Indonesia bukan hanya melalui bentuk pemahaman norma dasar hukum Islam dan hukuk ekonomi Islam tetapi “jihad konstitusi” sebagaimana yang pernah dan sampai sekarang sering dilakukan oleh Muhammadiyah penting menjadi perhatian untuk terus digaungkan. Ini menjadi penting karena implementasi neoliberalisme dalam konteks Indonesia, saya menemukan ada formulasi baru yang sesungguhnya keluar dari pendirian dari neoliberalisme itu sendiri: deregulasi dan menjauhkan keterlibatan pemerintah atau negara.

Di Indonesia, justru eksistensi neoliberalisme terwujud melalui payung hukum sebagai hasil “perselingkuhan” oknum elit negara dengan pemilik modal yang mengkhiati ikrar suci dari sumpah dan janji jabatan, mengkhiati amanah konstitusi dan mengkhianati rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

Namun tentunya masih ada ruang yang dibenarkan oleh konstitusi negara, bahwa segala peraturan perundang –undangan yang dinilai bertentangan dengan UUD NRI 1945 bisa ditinjau ulang (judicial review) melalui Mahkamah Konstitusi. Apalagi konstitusi juga mengamanahkan dan menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Berarti ini adalah landasan kontitusional penolakan privatisasi atas air sebagai aset bangsa.

Komentar Facebook Sobat Taman Pustaka
Kuy, berbagi...