8 menit waktu baca

Demokratisasi Air: Paradigma Ekologis Air untuk Semua

Oleh: Munawwar Khalil

Kita merasa bahwa terdapat cukup pasokan air planet kita. Namun ironis nya asumsi itu tidak benar. Jumlah air segar yang tersedia kurang dari 1,5% dari seluruh air di muka bumi. Selebihnya adalah air laut atau es di kutub. Siklus hidrologi yang terjadi di planet ini hanya mampu mennyediakan air segar dengan kapasitas 40.000-50.000 kilometer kubik pertahun. Sementara, Konsumsi air meningkat dua kali lipat tiap 20 tahun, lebih dari dua kali dari tingkat pertumbuhan penduduk, karena kebutuhan air menjadi tidak lagi hanya mencukupi kebutuhan-kebutuhan sederhana seperti mandi cuci kakus. Apalagi jika ditambah dengan kebutuhan akan air karena kita merusak kesegarannya. Kecenderungan ini akan berlangsung terus, sehingga pada posisi kebutuhan tidak akan dicukupi oleh ketersediaan yang ada.

Terdapat dua paradigma yang bertentangan dalam menjelaskan krisis air, yaitu paradigma pasar dan paradigma ekologis. Paradigma pasar melihat kekurangan air sebagai krisis yang disebabkan karena absennya perdagangan air. Jika air dapat dipindah(tangan)kan dan didistribusikan secara bebas melalui pasar bebas, seperti dinyatakan dalam paradigma ini, air akan disalurkan ke wilayah yang kekurangan, dan harga yang tinggi akan memberi insentif pada upaya konservasi. Seperti diungkapkan Anderson dan Snyder,82 “pada tingkat harga yang tinggi, orang cenderung mengkonsumsi lebih sedikit komoditi dan mencari cara alternatif untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tak terkecuali air”.

Pendapat abstrak seperti di atas melupakan poin yang paling krusial –ketika air punah, tidak ada alternatif. Bagi perempuan Dunia Ketiga, kelangkaan air berarti menempuh jarak yang lebih jauh untuk mendapatkan air. Bagi petani, hal itu berarti kelaparan dan kemelaratan ketika kekeringan menggagalkan panen mereka. Bagi anak-anak, berarti dehidrasi dan kematian. Sungguh tidak ada pengganti yang sederhana bagi cairan yang sangat berharga ini, yang diperlukan untuk kelangsungan hidup biologis hewan dan tumbuhan.

Krisis air merupakan krisis ekologis dengan penyebab komersialisasi yang dilengkapi solusi pasar melalui privatisasi air. Solusi pasar menghancurkan bumi dan kian memperburuk kesenjangan. Pemecahan terhadap krisis ekologis (harus) bersifat ekologis dan solusi terhadap ketidakadilan adalah demokrasi. Untuk mengakhiri krisis air disyaratkan pembaharuan demokrasi ekologis.

Sebagai hak asasi, hak atas air merupakan hak guna (usufructuary rights); air boleh dimanfaatkan tapi tidak bisa dimiliki. Orang berhak untuk hidup dan berhak atas sumber daya untuk kelangsungan hidupnya, seperti air. Pentingnya air dalam kehidupan menjadi alasan kenapa, berdasarkan hukum adat/kebiasaan (customary laws), hak atas air telah diterima sebagai fakta sosial dan kodratiah. Hak atas air tersebut merupakan elemen dasar dari demokrasi air dimana hak atas air bersih dijamin untuk semua warga negara. Tak satu pun hak-hak tersebut bisa dijamin oleh pasar.

Kita menerima air dari Tuhan dengan cuma-cuma sebagaimana firmannya:

“Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya dari awan atau Kami yang menurunkannya?“ (Q.S. 56: 68-69)

Kita berhutang kepada alam, karena melaluinya kita telah menggunakan anugerah ini untuk pemenuhan kebutuhan pangan kita, untuk menjaganya tetap bersih dan dalam jumlah yang cukup. Pengalihan air yang akhirnya menciptakan daerah gersang atau daerah rawan kekeringan mencederai prinsip-prinsip demokrasi ekologis dan kekhalifahan manusia di muka bumi. Privatisasi sumber daya air bertentangan dengan nilai tauhid, karena menjadikan air (hanya) sebagai barang kapital dan itupun hanya bisa dinikmati oleh mereka yang berkelas/status ekonomi tinggi. Paradigma tauhid terhadap air adalah tidak hanya menunjukkan keesaan Tuhan, sebagai pencipta air, tetapi kesatuan umat manusia tanpa kelas dalam menikmati air sebagai kesatuan manusia (unity of mankind). Fungsi manusia hanyalah pengelola bukan pemilik.

Baca juga:  ORANGTUANYA MANUSIA

Karena bertujuan meraup keuntungan, pihak pengelola swasta lebih mengutamakan aspek efisiensi ekonomis dalam pengambilan keputusan. Penentuan tarif yang tinggi adalah cerminan keputusan yang mengutamakan efisiensi ekonomis. Demikian juga, investasi tidak mungkin dilakukan bila risiko terlalu tinggi. Pihak pengelola swasta tentu berpikir dua kali untuk melakukan investasi membangun sarana air bagi daerah yang secara ekonomis tidak akan mampu membayar tarif yang akan diberlakukan. Dengan demikian, kaum ekonomi lemah sangat mungkin tersisihkan dengan adanya privatisasi air karena paradigma yang dipakai ada uang ada air. Bagi privatisasi air uang atau modal adalah segalanya.

Paradigma yang dipakai oleh privatisasi air adalah pengelolaan dan penyediaan air adalah bisnis dan setiap warga masyarakat adalah konsumen. Privatisasi sumber daya air mengandaikan bahwa setiap warga masyarakat membutuhkan air, tetapi tidak mengakui bahwa setiap warga berhak atas layanan air. Warga hanya memiliki akses pada air sejauh ia mampu membeli. Dengan kondisi kesenjangan ekonomi saat ini, pengelolaan oleh sektor swasta hanya akan mempertegas kesenjangan sosial dan layanan air menjadi hak istimewa segelintir orang. Dengan demikian hal ini tentu saja bertentangan dengan prinsip equilibrium dalam hukum ekonomi Islam yang menegaskan kebutuhan seluruh anggota masyarakat yang kurang beruntung didahulukan atas sumber daya riil masyarakat.

Air menghubungkan semua makhluk dan semua bagian planet melalui siklus air. Kita semua punya kewajiban untuk menjamin bahwa tindakan-tindakan kita tidak menyebabkan kerusakan pada spesies lain atau or- ang lain.

Bila kita telaah lebih jauh penyebab krisis air ini, kita akan menjumpai keterkaitan hubungan antara air dengan kualitas lingkungan. Air yang menjadi sumber kehidupan dihasilkan dari daerah-daerah tangkapan air yang sebagian besar berupa hutan. Dalam ilmu ekologi sederhana telah ditunjukkan betapa tetumbuhan dan hutan memiliki akar yang mampu menyimpan air hujan yang turun ke bumi. Akan menjadi lain halnya jika tetumbuhan dan hutan tersebut tidak ada. Tanah menjadi kering akibat air hujan yang jatuh ke bumi menguap dengan cepat kembali ke atmosfir.

Baca juga:  Resiliensi Kolektif Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19

Air itu terbatas dan dapat habis jika digunakan secara semena-mena dan tidak berkesinambungan. Setiap tetes air yang kita hemat adalah setetes air yang kita tabung. Para ilmuwan yakin bahwa bumi tidak bisa menciptakan air. Bumi hanya bisa menyimpan air. Air yang hilang, dan air yang rusak karena tercemar, tidak dapat lagi diperbarui (non-renewable). Karena itu, pemubaziran air harus dihentikan sekarang juga.
Yang termasuk pemakaian yang tidak berkesinam- bungan adalah pengambilan air dari ekosistem yang melebihi kemampuan alam untuk menyediakannya kembali (ketidaksinambungan ekologis) dan mengkonsumsi air lebih dari jatahnya yang sah yang melanggar hak orang lain untuk memperoleh bagian yang sama (ketidaksinambungan sosial).

Demokratisasi Air

Air bukan temuan manusia. Ia tidak dapat dibatasi dan tidak mempunyai batas. Pada dasarnya, air adalah milik umum. Ia tidak bisa a dimiliki sebagai hak milik pribadi dan dijual sebagai komoditas. Menurut al-Qur’an, tanah, air, langit dan bumi dan segala isinya menjadi milik Allah Swt. Dengan kata lain air meruapakan karunia Allah Swt. yang tidak terikat dan bersifat universal, sama halnya udara, sinar matahari, dan lain-lain, dan semuanya diperuntukkan untuk dimanfaatkan oleh umum dan berguna bagi seluruh umat manusia. karenanya, tidak seorang pun berhak merusak, menggunakan air secara berlebihan, membuang, atau mengotori sistem pengairan. Air yang diperdagangkan merusak prinsip penggunaan yang lestari dan adil.

Ini berarti bahwa manusia yang bebas harus sensitif terhadap lingkungannya. Konsekuensinya adalah tiap individu harus peka terhadap konsekuensi dari pelaksanaan hak-haknya sendiri (yakni, kebebasannya sendiri). Bahkan, jika bahaya mengancam masyarakat –khususnya terhadap kalangan yang tidak beruntung dalam masyarakat– maupun kelestarian alam baik karena tindakannya sendiri ataupun tindakan orang lain, dia harus bertindak secara positif. Privatisasi air yang hanya mengeksploitasi air dalam jumlah yang besar serta menciptakan polusi air dalam jumlah yang besar dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab.

Manusia dapat mendirikan rumah, bangunan-bangunan, kilang-kilang, jalan raya dan sebagainya dipermukaan bumi. Pada hakikatnya manusia tidak berarti apa-apa air. Ia menunjukkan bahwa keberadaan manusia tidak tergantung semata-mata kepada permukaan bumi saja tetapi kepada makanan dan kehidupan air. Dengan demikian tanpa air manusia dan makhluk lainnya takkan bisa hidup. Disinilah letak nilai air yang tak tergantikan.

Dengan demokratisasi air di atas kita berharap setiap orang bahkan makhluk lainnya pun dapat menikmati dan mengakses air tanpa halangan oleh siapapun, karena air merupakan hak asasi manusia dan kebutuhan dasar semua makhluk. Al-Qur’an menegaskan tentang larangan mengkapling air (sebagai rahmat Tuhan) yang hanya bisa diakses untuk sebagian orang saja.

Krisis air muncul sebagai akibat kekeliruan dalam penyejajaran nilai dengan harga moneter. Padahal, air acapkali bisa bernilai tinggi tanpa memiliki harga. Situs-si- tus suci seperti hutan dan sungai yang dianggap suci oleh umat Hindu adalah contoh dari sumber daya yang bernilai tinggi tapi tidak berharga. Samudera, sungai, dan bentuk air lainnya telah berperan sebagai metafora untuk menunjukkan keterkaitan kita dengan planet.

Baca juga:  Etika Hijau Muhammadiyah

Kebutuhan akan air sebagai maslahah al- ‘ammah harus diartikan bahwa kita tak bisa membiarkan sumber daya vi- tal untuk dijadikan komoditi personal atau kelompok tertentu yang dijual kepada penawar tertinggi, kita harus melakukan advokasi akses air bersih sebagai kebutuhan dasar dan merupakan hak asasi yang fundamental. Setiap generasi harus menjamin jumlah dan kualitas air tidak merosot sebagai akibat perdagangan itu.

Bentuk domokratisasi air adalag penerapan konsep pengelolaan sumber daya alam berbasis komunitas yang telah banyak digunakan untuk menggantikan konsep “state centered” kiranya dapat dilakukan dalam hal pengelolaan air. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan kebutuhan pertanian serta industri dengan baik tidak harus dengan cara privatisasi. Untuk mencapai efisiensi dan memberantas KKN tidak harus menyerahkan pengelolaan swasta yang berorientasi profit. Pemerintah tiap negara pun harus tahu agenda terselubung perusahaan-perusahaan internasional untuk menguasai usaha pengelolaan sumber daya air.

Pengelolaan air berbasis komunitas adalah pengelolaan yang didasarkan atas kepentingan komunitas tertentu dalam jangka panjang. Untuk itu proses pembuatan kebijakan, pengelolaan dan pemanfaatan dilakukan oleh dan dengan partisipasi masyarakat setempat. Konsep ini sebenarnya telah lama dipraktekkan oleh masyarakat kita khususnya di pedesaan baik untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun kebutuhan irigasi lahan pertanian. Swastanisasi perusahaan air tidak secara otomatis dapat meningkatkan kualitas penyediaan air bersih untuk masyarakat. Fakta menunjukkan, di berbagai negara investor asing hanya mementingkan perolehan keuntungan tanpa melihat apakah dilakukan dengan pembenahan manajemen atau sekedar dengan meningkatkan tarif air. Kalau demikian halnya, kita sesungguhnya bisa melakukan pengelolaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan PDAM meraih keuntungan tanpa campur tangan pihak asing yang lebih melihat air sebagai barang komersil.

Sebagai penutup, seluruh umat manusia mestinya melakukan advokasi ataupun perlawanan terhadap kebijakan privatisasi tersebut karena privatisasi sumber daya air menjadikan lingkungan tidak hanya akan menjadi sapi perahan namun lingkungan akan dijadikan alat kapitalis dalam memupuk keuntungan dan masyarakat harus membayarnya dengan kemiskinan dan kerusakan lingkungan yang makin parah. Langkah ini menjadi penting ketika negara tidak lagi mampu menjalankan peran-peran minimalnya dalam melindungi rakyat dan lingkungan. Langkah ini juga akan mampu menyatukan seluruh gerakan (bukan hanya lingkungan) menjadi gerakan yang lebih masif. Dari air kita semua belajar, bahwa siklus air menghubungkan kita semua dan dari air kita belajar menemukan jalan menuju perdamaian dan menuju kebebasan.

Komentar Facebook Sobat Taman Pustaka
Kuy, berbagi...